Lecutan Cambuk di Dalam Samudera
“Dalam waktu tidak terlalu lama, masyarakat Desa Bahoi mulai melihat perubahan besar terjadi. Ikan makin melimpah, masyarakat nelayan tidak perlu lagi jauh-jauh melaut untuk mencari ikan, “ ungkap Maxi Lahading selaku Ketua Daerah Perlindungan Laut (DPL) Desa Bahoi, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara.
Praktik penangkapan ikan dengan cara merusak seperti menggunakan bom dan racun ikan telah menurun drastis. Penurunan bahkan sampai pada tingkat 100%. Sebelum adanya program penguatan DPL pada 2015-2018, penggunaan bom dan racun pestisida marak digunakan nelayan Desa Bahoi yang ingin mendapatkan ikan dengan cara cepat dan tidak bertanggung jawab.
Hutan mangrove pun dibabat habis untuk mendukung kebutuhan dapur maupun dijual. Akibatnya, sumber daya perikanan menurun, nelayan harus mencari ikan jauh keluar dari perairan desa. Tidak jarang mereka pulang dengan hasil yang mengecewakan atau bahkan tidak mendapatkan hasil walau sudah melaut sepanjang malam.
Program Daerah Perlindungan Laut (DPL) di Desa Bahoi mulai dijalankan pada 2015-2018. Ketika berhasil menghentikan aktivitas destructive fishing perubahan mulai terjadi, yaitu ikan makin mudah ditemukan sehingga warga tidak perlu lagi jauh-jauh melaut untuk mencari ikan. Bahkan nelayan desa tetangga seperti dari Desa Talise, Bulutui dan sekitarnya datang mencari ikan di wilayah DPL Bahoi dengan tetap mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Perempuan nelayan Desa Bahoi mengambil peran dalam mengolah hasil tangkapan ikan membuatnya menjadi ikan asap dan dijual hingga ke kota Manado.
Kini, inisiatif telah direplikasi oleh dua desa lainnya yaitu Desa Ranowangko II dan Desa Atep Oki yang masing-masing menetapkan wilayah DPL seluas 22 ha dan 23 ha. Untuk memastikan model melembaga dalam aktivitas sehari-hari maupun dalam kebijakan, ketiga DPL telah terintegrasi ke dalam Kawasan Konservasi Perairan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Sementara itu di tingkat tapak, pemerintah desa juga berkomitmen mengalokasikan dana desa untuk pengelolaan wilayah DPL.
Artikel Terkait
